Minggu, 15 Februari 2009 | 02:06 WIB
Jakarta, Kompas – Jalur komunikasi pengusaha dan partai politik kini semakin mencair. Diskusi panel antara Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo dan sejumlah parpol bakal menjadi titik awal menyiapkan kebijakan ekonomi nasional untuk lima tahun mendatang.
Menurut Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi seusai diskusi sesi kedua di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (14/2), selama ini partai politik tidak pernah berkomunikasi dengan pengusaha dalam menyusun kebijakan ekonomi. Padahal, partai politik memegang peranan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan bangsa dan negara.
Dalam diskusi tiga hari yang direncanakan berakhir Senin besok, pengurus parpol ternyata juga membutuhkan masukan dari pengusaha.
”Setelah (diskusi) ini, kami akan menyimpulkannya lalu membagi ke semua anggota dan mereka yang menentukan pilihan sendiri. Kami juga ingin ada diskusi lanjutan yang lebih detail dengan pembahasan mendalam yang lebih spesifik seusai diskusi ini,” ujar Sofjan.
Putaran kedua diskusi yang berlangsung seharian ini menampilkan Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi tim ekonomi PKB, Nur Yasin dan Eko Putro Sanjoyo, di sesi pertama dan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dan tim ekonomi Demokrat, Darwin Zaidi Saleh, Muhammad Jafar Hapsah, dan Atte Sugandi, di sesi kedua.
Seperti dalam putaran pertama, diskusi kali ini pun diselingi ajakan-ajakan halus kepada pengusaha untuk memilih partai mereka. Tawaran ini umumnya disampaikan saat panelis meminta parpol memaparkan detail rencana kerja mereka jika berhasil menjadi penguasa.
Ketahanan pangan menjadi isu paling menonjol dalam sesi kedua ini. Muhaimin menegaskan, jika mendapat dukungan suara, PKB akan fokus pada kemandirian pangan, energi, serta kemandirian fiskal dan keuangan.
”Pertanian perlu menjadi konsentrasi pembangunan, bukan saja untuk kebutuhan pangan, tetapi juga pengembangan energi terbarukan,” ujar Muhaimin.
Peningkatan produktivitas pertanian diyakini akan tercapai dengan jaminan pemerintah terhadap kebutuhan sarana produksi, pembukaan lahan baru, dan peran beberapa lembaga penyangga semacam Bulog yang masing-masing khusus menangani satu komoditas pertanian. Lembaga ini menjamin harga produk petani tidak terpuruk.
Insentif pajak, suku bunga rendah, dan revitalisasi koperasi pertanian juga penting untuk menggairahkan sektor pertanian.
Soal pemberdayaan petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar dan 80 persen tidak berpendidikan, Muhaimin menjawab, ”Butuh kemauan politik, termasuk untuk memperjelas prioritas APBN. Menteri Koordinator Perekonomian perlu jadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Pertanian.”
Pemerataan
Menurut Hadi Utomo, ideologi Partai Demokrat adalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Swasembada beras harus tetap dipertahankan sembari diimbangi dengan diversifikasi pangan.
Untuk mempertahankan kesejahteraan petani, kata Hadi, Partai Demokrat mengedepankan intervensi pemerintah soal patokan harga dasar gabah. ”Fokus pada harga (produk pertanian) yang mahal untuk kesejahteraan petani. Bagi (mereka) yang di luar petani, pemerintah memberi langkah yang bisa membantu untuk tetap mampu membeli beras,” kata Hadi.
Darwin menambahkan, kenaikan harga jual dan beli komoditas pertanian masih seimbang karena sejalan pertumbuhan harga dasar gabah dan gaji pegawai negeri. Menurut Jafar, pertanian merupakan ibu segala sektor usaha sehingga harus diprioritaskan.
PKB menilai pemerintah mendatang perlu lebih fokus mengembangkan energi terbarukan dengan regulasi kondusif. Optimalisasi kompetensi pelaku usaha nasional di sektor ini perlu diupayakan. Eko menghitung, konversi premium ke bahan bakar nabati sebesar 20 persen bisa menciptakan sekitar 60 juta lapangan kerja baru.
Soal pangan atau energi, Hadi menegaskan, Partai Demokrat mengutamakan keseimbangan. Jafar menambahkan, perbaikan produktivitas dan kualitas menjadi jalan keluar. Namun, saat ada tuntutan antara pangan dan energi, Demokrat tetap mengutamakan pangan.
Adapun konflik lahan tambang di hutan lindung, Hadi menyatakan, kegiatan ekonomi dan konservasi harus berjalan seiring. ”Rencana tata ruang wilayah harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi tumpang tindih lahan,” kata Hadi, yang menolak menentukan tenggat penyelesaian yang diminta panelis.
Berkait dengan isu ketenagakerjaan, sikap PKB terhadap revisi Undang-Undang No 13/2003 dipertanyakan para pelaku usaha. Menurut PKB, revisi diperlukan untuk memperjelas klausul mengenai upah dan kontrak. Kenaikan upah perlu sejalan dengan kenaikan produktivitas.
Soal ini, Partai Demokrat menyatakan perlu sosialisasi yang lebih sabar terhadap buruh soal regulasi perburuhan. ”Banyak penelitian mengonfirmasi, pertumbuhan produktivitas kalah dengan kenaikan upah buruh,” ujar Darwin. (ham/DAY)
Padamu Negeri 